Permasalahan izin kapal di atas 30 GT yang sering dikeluhkan oleh sejumlah nelayan dan pengusaha perikanan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo pada akhir tahun 2018 kemarin, memperoleh perhatian langsung dari KKP RI. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, pada workshop yang mengangkat tema ‘Kupas Tuntas Masalah Perizinan dan Pendanaan Usaha Perikanan’ di aula Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, Senin (14/1/2019), meminta kepada nelayan yang mengajukan izin khusus untuk kapal di atas 30 GT segera melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. “Saya membawa tim perizinan ke Gorontalo yang siap membantu para nelayan, kalau dilengkapi hari ini atau paling lambat besok seluruh dokumennya, izinnya langsung saya tanda tangani,” ujar Zulficar.

Dirjen Perikanan Tangkap menjelaskan, proses pengurusan izin di KKP sudah dilakukan secara online melalui portal www.perizinan.kkp.go.id. Dikatakannya, proses online ini bertujuan untuk memudahkan serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan nelayan dan pengusaha perikanan dalam mengurus perizinan.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Dr. Hafidz Olii menyambut baik terhadap program KKP RI untuk mempermudah nelayan dalam mengurus perizinan dan usaha di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, pihak Fpik Ung akan siap membantu dan menerima masukkan jika ada permasalahan yang di hadapi nelayan dalam proses perizinan.