
Gorontalo, 16 Desember 2025 - Perempuan pesisir memiliki peran strategis sebagai pilar utama keberlanjutan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Teluk Gorontalo. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Femy Mahmud Sahami, S.Pi., M.Si. saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Pelibatan Perempuan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Teluk Gorontalo, yang dilaksanakan dalam rangka Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Prof. Femy menegaskan bahwa Teluk Gorontalo merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya laut yang luar biasa dan menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan KKP tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, khususnya perempuan pesisir yang memiliki kedekatan langsung dengan laut dalam kehidupan sehari-hari.
“Perempuan pesisir bukan hanya pengelola rumah tangga, tetapi juga penggerak ekonomi, penjaga pengetahuan lokal, sekaligus pendidik generasi masa depan. Peran ini menjadikan mereka aktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ungkap Prof. Femy.
Ia menjelaskan bahwa secara tradisional perempuan pesisir berperan dalam mengolah hasil tangkapan, menjaga ketahanan pangan keluarga, berdagang di pasar tradisional, hingga mewariskan kearifan lokal terkait musim tangkap dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak.
Lebih lanjut, Prof. Femy memaparkan bahwa perempuan pesisir memiliki potensi besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, mulai dari kegiatan monitoring dan pengawasan kawasan, edukasi dan advokasi lingkungan, pengembangan ekowisata bahari, pengelolaan hasil laut berkelanjutan, hingga pengendalian sampah laut.
Menurutnya, perspektif perempuan juga sangat penting dalam perencanaan tata ruang laut agar kebijakan zonasi KKP benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
Namun demikian, ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan pesisir, seperti keterbatasan akses informasi dan pelatihan, minimnya keterlibatan dalam forum pengambilan keputusan, persepsi gender yang membatasi ruang gerak perempuan, keterbatasan modal usaha, serta beban ganda dalam rumah tangga dan ekonomi.
Prof. Femy menekankan bahwa pelibatan perempuan secara aktif dan setara akan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP. Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan, jika dipadukan dengan pendekatan ilmiah, diyakini mampu memperkuat perlindungan ekosistem laut dan menciptakan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih adaptif.
“Ketika perempuan dilibatkan, akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kawasan konservasi. Ini bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga tentang keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut,” tambahnya.
Selain itu, pemberdayaan perempuan pesisir juga dinilai mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui diversifikasi usaha berbasis konservasi, sekaligus memperkuat ketahanan komunitas pesisir dalam menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi.
Melalui Oceans for Prosperity Project – LAUTRA, BPSPL Makassar bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas dan pelibatan perempuan pesisir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, serta mitra pembangunan diharapkan mampu menjadikan Teluk Gorontalo sebagai contoh pengelolaan KKP yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan perempuan pesisir sebagai salah satu pilar utamanya.
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan akan melaksanakan Banding terkait dengan hasil Akreditasi dari BAN-PT.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG akan melakukan Akreditasi Program Studi. Adapun Program Studi yang akan di Akreditasi yakni Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Pelaksanaan Akreditasi pada tanggal 16- 18 September 2016.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG dalam waktu dekat akan melakukan Akreditasi Program Studi. Adapun Program Studi yang akan di Akreditasi yakni Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Pelaksanaan Akreditasi pada tanggal 05 - 07 September 2016.
Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Civitas FPIK UNG akan dilaksanakan di Kabupaten Buol-Sulawesi Tengah. Pengabdian ini sebagai bentuk upaya penjajakan kerja sama dengan antara FPIK UNG dengan Pemerintah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah